Jakarta – Ketua Tim Pakar dan Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK), Prof. Wiku Adisasmito, mengatakan bahwa pertahanan pertama penularan PMK adalah biosecurity apabila vaksin dan pengobatan belum ada.
“Pertama adalah alat pelindung diri (APD), apabila APD tidak tersedia atau tidak mencukupi bisa menggunakan biosecurity dengan disinfeksi yang rutin,” kata Prof. Wiku sebagaimana dikutip dari Laman InfoPublik, Sabtu (30/7/2022).
Diharapkan setiap petugas yang keluar atau masuk kandang maupun peternakan disemprot terlebih dahulu. Kemudian pastikan juga alas kaki yang digunakan bersih dengan cara didisinfeksi terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian hewan selalu terjaga.
“Yang penting adalah orang keluar-masuk kandang atau peternakan harus bebas virus PMK. Prinsipnya begitu,” lanjut Prof. Wiku.
Meskipun kandang adalah lingkungan yang relatif kotor, namun perlu dipastikan bahwa virusnya tidak boleh terbawa masuk ataupun terbawa keluar jika memang terdapat virus. Sebab inilah prinsip utamanya.
Istilah biosecurity memang istilah baru yang muncul ke publik karena PMK. Tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya saat pandemi COVID-19 pun dilakukan biosecurity testing untuk pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri.
“Sekarang untuk PMK itu memakai istilah biosecurity karena ingin memastikan bahwa virusnya tidak dibawa masuk atau dibawa keluar. Untuk itu masyarakat harus memahaminya,” terang Prof. Wiku.
Mengenai pasar hewan, jelas dia, yang mana selama kasus PMK belum bisa dikendalikan dengan baik maka untuk sementara pasar hewan ditutup.
Ke depannya, apabila pasar hewan sudah terbiasa melakukan biosecurity dan satgas daerah memahami kondisi, maka memilih ternak sehat saja yang boleh dilalulintaskan. Tentunya memakai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
“Itu masih berproses, pastikan bahwa hewan-hewan yang dilalulintaskan itu tidak ada gejalanya dan dilakukan biosecurity, dengan disemprot sehingga aman,” papar dia.
Prof Wiku mengungkapkan jika biosecurity antardaerah dijaga dengan baik maka secara kolektif proteksinya semakin tinggi. Dengan demikian kasusnya pasti terkendali.
“Nanti targetnya adalah kasusnya 0 (nol),” jelas Prof. Wiku.
Mengenai vaksinasi, Prof. Wiku juga menambahkan bahwa fokus dari Kementerian Pertanian dan pengadaan vaksin pertama adalah untuk sapi dan kerbau.
Khusus untuk Jawa Barat, Prof. Wiku mengatakan sebenarnya populasi domba termasuk tinggi di indonesia, yakni sekitar 70 persen. Populasi domba nasional terdapat di Jawa Barat.
“Swasta juga banyak, sehingga diharapkan bantuan Kementerian Pertanian agar mempercepat impor vaksin yang sudah direkomendasikan,” kata Prof. Wiku.
“Agar swasta bisa mengadakan vaksin, bahkan mereka juga bersedia membantu peternakan-peternakan rakyat untuk melakukan vaksinasi atas pengadaan mereka,” lanjutnya.
Dengan demikian sinergi bisa dilakukan dengan baik dan populasi domba di Jawa Barat tidak terancam pengurangannya karena terjangkit virus PMK. []
