Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Maulana Rosid Efendi SH memang sedikit unik. Ianya memang baru dilantik pada Kamis, 24 Maret 2022 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung. Namun jauh sebelum prosesi pelantikan digelar, Maulana begitu antusias. Sembari menjalankan upaya konsolidasi untuk menyusun kepengurusan GARPU di level provinsi dan 15 kepengurusan GARPU daerah di kabupaten dan kota, Maulana jalan terus dengan beberapa agenda pendampingan para pelaku UMKM.
Salah satu proses pendampingan UMKM yang dilakukan Maulana sejak mendapatkan mandat pembentukan DPW GARPU Lampung pada medio Desember 2021 berupa program kemitraan dengan PT Pegadaian (Persero). Dia dan timnya melaksanakan kegiatan sosialiasi tentang pinjaman modal usaha dengan suku bunga yang rendah. Respon masyarakat saat itu cukup bagus. Acara sosialisasi itu diikuti oleh seratusan lebih peserta.
Maulana dalam beberapa rangkaian even tersebut menyebutkan, persoalan akses modal usaha merupakan salah satu isu penting dalam pengembangan sektor UMKM di tanah air. Persoalan permodalan ini dapat dibaca dari beberapa indikator. Salah satunya tercermin dari rasio pinjaman keuangan mikro dengan kontribusi sektor UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Rata-rata kontribusi UMKM terhadap PDB itu 50-60 persen lebih. Sementara rasio pinjaman keuangan mikro dari Perbankan tidak signifikan. Misal di Tahun 2021 kemarin, hanya sekitar 19,93 persen. Padahal Presiden Jokowi menargetkan pada 2024 rasio kredit UMKM bisa mencapai angka 30 persen,” tandas Maulana.
Akan hal itu pula, Maulana merasa tergerak untuk mendorong para pelaku UMKM melalui wadah GARPU untuk dapat bersinergi dengan banyak pihak. Komponen-komponen pembiayaan UMKM tidak saja dimiliki oleh pihak Perbankan. Masyarakat dapat mengakses berbagai alternatif pembiayaan lainnya dengan skema suka bunga yang lebih rendah.
Pasca dilantik secara resmi sebagai Ketua DPW GARPU Lampung, Maulana mengatakan akan terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan program-program pendampingan bagi para pelaku UMKM. Dirinya pun berharap dapat membangun kerjasama yang positif baik dengan Pemerintah Provinsi Lampung maupun dengan para pemerintah daerah di 15 kabupaten dan kota.
“Bagaimanapun pemerintah daerah adalah komponen utama dalam upaya pengembangan kualitas pelaku UMKM. Penguatan-penguatan regulasi yang dapat memproteksi pelaku usaha, kemudahan dalam mengakses sumber modal, penguatan merek, pengemasan, dan marketing harus bisa kita lakukan bersama-sama,” tukasnya saat dilantik oleh Ketua Umum DPP GARPU, Jufry Reigen Lumintang.
Sementara itu Jufry sendiri melanjutkan, DPP GARPU sebagai induk organisasi juga akan turut memfasilitasi berbagai program yang bisa disinergikan dengan para stakeholder UMKM di Lampung. Di tengah-tengah pesatnya penetrasi pasar digital, Jufry mengingatkan para pelaku UMKM untuk sesegera mungkin bertransformasi dalam dunia digital. DPW GARPU sebagai salah satu wadah UMKM diminta untuk mengambil peran sehingga proses transformasi digital UMKM dapat ditingkatkan.
“Kami dari DPP Garpu memberikan dorongan kepada setiap DPW, salah satunya DPW Garpu Lampung yang dipimpin oleh Kaka Maulana Rosyid Efendi, untuk mendorong upaya-upaya gerakan transformasi digital UMKM. Sekarang masanya digital nggak bisa ditolak. Maka komponennya harus disiapkan bersama-sama, walau tidak akan mudah.
“Kedepan DPW GARPU Lampung harus punya target besar untuk mendorong produk UMKM Lampung dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia,” pinta Jufry.
Ketua Dewan Pakar DPP GARPU, Pietra Machreza Paloh dalam prosesi pelantikan DPW GARPU Lampung mengingatkan seluruh kader untuk menjaga nama baik organisasi serta terus memperkuat esensi dasar organisasi ini sebagai wadah para pedagang dan pelaku UMKM. Dia ikut berbagi cerita bagaimana dasarnya organisasi ini dibentuk.
“Dulu banyak sekali orang yang datang mengunjungi ayah saya, Bapak Rusli Paloh, dan berkeluh-kesah terkait kondisi para pedagang dan pelaku UMKM. Sektor ini sebenarnya adalah andalan pemerintah, bahkan dalam kondisi resesi sekalipun. Sudah kita liat bersama saat krisis moneter 1998. Namun para pelaku UMKM ini belum mendapatkan penanganan yang tepat dan optimal,” tukas Pietra.
“Untuk itu, Pak Rusli Paloh berpesan dulu semasa hidupnya untuk membangun wadah UMKM. Agar kiranya dapat memfasilitasi mereka dengan berbagai program pendampingan. Baik dari pemerintah, maupun dari stakeholder lainnya. Dan itu mengapa ruh organisasi ini harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Kedepan Pietra berharap, para kader GARPU di Lampung dapat bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat agar dapat diterima sebagai wadah UMKM yang terbuka dan profesional.
Ketua DPW Nasdem Lampung, Herman HN turut memberikan apresiasi atas pelantikan DPW GARPU Lampung. Dia berharap, para pengurus DPW benar-benar dapat menjalankan perannya untuk memfasilitasi dan memberikan pendampingan terhadap para pelaku UMKM. “Ssaya minta pengurus GARPU harus jalan, dari tingkat desa hingga kabupaten kota. Binaan UMKM kita itu udah banyak. GARPU harus mampu mewadahinya. GARPU harus bisa bekerjasama dengan semua institusi untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada prosesi pelantikan DPW GAROU Lampung turut dimeriahkan dengan pelaksanaan bazar UMKM dari 15 kabupaten/kota. Sedikitnya terdapat 100-an produk UMKM baik kategori makanan dan minuman dari 7 ribu UMKM binaan GARPU dan Nasdem di wilayah tersebut. Selain itu, Tim DPW GARPU turut mengadakan kegiatan sosial berupa pembagian 1.000 paket nasi kotak bagi para ojek online yang bertugas di sekitar area Bandar Lampung. []
Catatan: Laporan news feature ini telah tayang dalam Buletin DPP GARPU edisi ke-2 periode April-Mei 2022
