Kategori Berita

Informasi

Home Kolom

Sudah Jatuh, Benaran Ketimpa Tangga

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Rasa-rasanya peribahasa sudah jatuh, ketimpa tangga bukanlah kiasan yang berlebihan yang dialami oleh para pedagang dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam beberapa tahun ini. Semenjak wabah Covid-19 mendera dunia dan Indonesia khususnya, dunia UMKM terseok-seok. Sebagaimana data hasil survei Bank Indonesia pada Maret 2021, 87,5 persen pelaku UMKM terdampak pandemi. Maka tak heran, sebagian besar UMKM sulit bernafas, lalu mengurangi karyawan dan operasional produksi serta layanannya.

 

Beruntung bagi yang bisa bertahan sampai saat ini. Nyatanya tidak sedikit para pelaku UMKM terpaksa gulung tikar akibat pandemi. Sebagaimana data yang dirilis Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pada Tahun 2020, sekitar 30 juta dari total sekitar 64 juta pelaku UMKM di tanah air mengalami kebangkrutan.

 

Upaya efisiensi yang dilakukan sejak April 2020 akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak mampu menutup kebutuhan operasional mengingat omset para pelaku UMKM terjun bebas. Sekitar 93,3 persen pelaku UMKM mengalami penurunan omset. Sungguh kondisi ini sangat luar biasa. Benar-benar perjuangan UMKM mencapai titik nadir.

 

Sekitar Juli 2021 Pemerintah Indonesia mencoba melakukan relaksasi aturan PSBB dan PPKM. Kebijakan itu benar-benar terasa bak telaga di tengah gurun pasir. Begitu sejuk. Para pelaku UMKM kembali antusias. Mereka melakukan sedaya upaya proses tune up bisnisnya agar bisa berjalan kembali seperti sediakala. Para pelaku UMKM mulai menghitung kembali daya tahan arus kasnya untuk menggenjot usahanya.

 

Beberapa bulan pasca relaksasi PPKM, kita semua dapat melihat bahwa aktifitas ekonomi mulai meningkat. Walaupun dampaknya saat itu masih terbatas di beberapa sektor saja seperti transportasi, manufaktur, dan perdagangan, namun kita merasa optimis pertumbuhan ekonomi nasional bisa dipulihkan dengan adanya kebijakan pelonggaran tersebut.

 

Sayangnya, proses relaksasi PSBB dan PPKM tidak berbanding lurus dengan komponen lainnya. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia begitu kewalahan mengontrol harga-harga bahan pokok. Sejak kasus kelangkaan kedelai pada 2021 awal yang mengakibatkan mahalnya harga tempe dan tahu, komponen-komponen bahan pokok lainnya juga ikut naik. Sayur-sayuran, daging, telur, beras, dan banyak bahan pokok lainnya naik drastis dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

 

Diantara sejumlah komponen bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, tentu saja persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng benar-benar menyita energi banyak pihak. Sejak akhir 2021, minyak goreng susah dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Apalagi setelah Kemendag menetapkan kebijakan satu harga pada 1 Februari 2022. Seperti lenyap ditelan bumi, minyak goreng hilang. Masyarakat berbondong-bondong bangun lebih awal untuk berburu minyak goreng. Nyatanya tak semua dapat. Bahkan di beberapa tempat, termasuk Kalimantan Timur, seorang ibu bernama Rita Riyani meninggal akibat ngantri minyak goreng.

 

Tak cukup dengan kondisi itu, Indonesia kembali diguncang terkait kebijakan peningkatan harga BBM jenis Pertamax yang harganya saat ini mencapai Rp 12.500. yang bikin resah, pasca kenaikan harga Pertamax, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyalemen kemungkinan BBM jenis lainnya akan ikut naik. Termasuk sinyalemen menaikkan harga gas subsidi 3 kilogram.

 

Maka sungguh tak berlebihanlah peribahasa sudah jatuh, benaran ketimpa tangga. Kenaikan harga bahan pokok dan BBM lumrahnya berbanding lurus dengan potensi kenaikan biaya produksi dan jasa layanannya. Sementara itu di sisi lain sejak covid melanda, tingkat daya beli masyarakat Indonesa masih cukup rendah. Solusi-solusi parsial dengan menaikan harga penjualan produk UMKM justru ditakutkan akan menjadi boomerang terhadap proyeksi profitnya. Persoalannya, kultur masyarakat kita masih cenderung mencari harga kebutuhn yang lebih murah, dan lebih memilih menghemat biaya demi mengontrol pengeluaran.

 

Tentu saja program-program langsung yang diluncurkan Presiden Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) patut diapresiasi. Di sektor UMKM, pemerintah meluncurkan program subsidi bunga keuangan mikro sebesar Rp 34,15 triliun. Pemerintah juga menerbitkan insentif pajak UMKM sebesar 28,06 triliun. Begitu juga pemerintah mendesain program penjaminan kredit modal kerja baru UMKM dengan anggaran Rp 6 triliun.

 

Yang sedang berjalan saat ini, Presiden Jokowi juga meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300.000 untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Program tersebut ditargetkan tuntas sebelum Idul Fitri untuk menambal sejumlah keluarga dengan kebutuhan khusus, berikut para pelaku UMKM di sektor kuliner yang terbebani harga minyak goreng yang mahal.

 

Akan tetapi, itu saja belum cukup mengingat skala efeknya hanya jangka pendek. Disamping itu, realisasi kredit usaha mikro juga jauh dari yang diharapkan mengingat skema perbankan masih memberatkan para pelaku UMKM.

 

Memang pemerintah bisa memberikan alasan apapun untuk membenarkan argumentasi kebijakan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini. Entah itu faktor konflik Rusia-Ukraina, produksi CPO dalam negeri menurun, ketergantungan impor kedelai dari China, serta berbagai alasan lainnya. Namun yang pasti, para pelaku usaha, khususnya pedagang dan UMKM memerlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa menjamin adanya stabilitas perekonomian.

 

Dan stabilitas ekonomi ini hanya bisa tercipta bilamana pemerintah mampu mengontrol laju aktifitas supply chain dari hulu ke hilir dengan tegas. Nggak boleh kendor. Siapapun yang bermain-main dengan bahan pokok harus disanksi. Hanya dengan demikian iklim usaha di sektor UMKM dapat direcovery dengan berkelanjutan. Agar kedepan UMKM kita tidak jatuh lagi, dan kalaupun sedikit jatuh, tidak akan tertimpa tangga. Semoga. []

 

*Penulis merupakan Ketua Dewan Pakar DPP GARPU

 

Catatan: Artikel ini juga tayang pada Buletin Edisi Ke-2 DPP GARPU Periode April-Mei 2022

Penulis: Pietra Machreza Paloh

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Advertorial

Berita Terkait

Berita Lainnya

Leave a Comment

Advertorial

Berita Terpopuler

Kolom

Suara Pembaca

Kirimkan tanggapan dan komentar Anda yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keluhan konsumen.

Kategori Berita