Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya menilai fenomena kasus peretasan data publik (hacking) yang dilakukan oleh Hacker Bjorka pada dasarnya dapat dengan mudah diindentifikasi oleh pemerintah. Kendatipun demikian, dirinya menekankan baik pihak pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan data publik agar lebih bersungguh-sungguh dalam membangun sistem perlindungan data publik.
“Saya yakin tidak akan sulit bagi aparat hukum kita untuk menemukan siapa pelaku dibalik kasus hacker ini. Jelas ini melanggar ketentuan UU ITE dengan masuk ke sistem yang di dalamnya terdapat data pribadi seseorang,” demikian ujar Willy melalui akun media sosialnya sebagaimana dikutip, Jumat (16/9/2022).
“Dan mereka (pemerintah dan swasta-Red) harus dengan sungguh-sungguh membangun sistem pelindungan data atau menghentikan kegiatannya meminta dan mengumpulkan data pribadi,” begitu tambah Willy lagi.
Dikatakannya lagi, Pemeririntah Indonesia sejauh ini masih mampu memproteksi sistem keamanan negara dengan cukup baik. Buktinya, upaya peretasan yang dilakukan Bjorka belum mengarah pada sistem pertahanan negara.
“Kalau semua strategi dan taktik pertahanan yang dilakukan negara terpublikasi dan mudah dikenali lawan tentu kita semua dalam bahaya. Faktanya hacker tersebut tidak mengarah kesana. Hanya saja sistem pertahanan cyber di negara Indonesia tidak ketinggalan seperti negara lain,” pungkas Willy.
Sebaliknya di lain tempat, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon justru menilai keberadaan Bjorka sebagai kenyataan betapa Indonesia mengalami tingkat keamanan data Cyber yang lemah sehingga data tersebut bocor dan menghebohkan masyarakat dalam waktu belakangan ini.
Menurut Fadli Zon, Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) harusnya menjadi Garda terdepan untuk mengutamakan keamanan data siber tersebut.
“Harus ada auto kritik juga ya, beberapa institusi seperti Kominfo dan BSSN kan harusnya ikut menjadi Garda terdepan untuk mengamankan siber kita. Apa lagi siber dari institusi negara atau pejabat-pejabat negara masa dijebol oleh orang perorangan atau suatu kelompok, yang menurut saya ini menjadi satu warning bagi kita bahwa kita ini masih lose di dunia siber,” tandasnya.
Menurut nya di era digital saat ini menjadi sangat penting untuk lembaga negara terkait mampu meningkatkan proteksi terhadap data publik. Apalagi data-data kenegaraan dan pejabat negara yang sifatnya rahasia atau konfidensial.
“Bisa mengganggu keamanan negara, dijual di darkweb dan sebagainya. Harus ada warning, apa yang dilakukan presiden (membentuk tim khusus atasi Bjorka) adalah salah satu keseriusan menanggapi ini tetapi seharusnya kementerian dan lembaga terkait harus intropeksi, jangan hanya melaporkan hal-hal yang baik tetapi sebenarnya tidak,” ucap Fadli. []
