Kategori Berita

Informasi

Home Cuan

Pemerintah Tegaskan Kontribusi UMKM Terhadap PDB Capai 60,51 Persen

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat laju ekonomi Indonesia. Buktinya dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 60 juta unit,  kontribusi terhadap PDB mencapai 60,51%. Sementara itu  penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

 

Selama pandemi, Pemerintah telah mengalokasikan dan merealisasikan secara khusus Program PEN untuk pemulihan UMKM. Berbagai dukungan pembiayaan juga diberikan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga Non-KUR, dan Penjaminan Kredit Modal Kerja. Lebih lanjut, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp455,62 triliun yang diantaranya dialokasikan untuk melanjutkan pemberian dukungan bagi UMKM.

 

“UMKM merupakan salah satu pondasi dasar perekonomian bangsa yang kokoh dan mampu bertahan pada saat pendemi Covid-19,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Tangsel Digifest 2022, sebagaimana dikutip dari Laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Minggu (14/8/2022).

 

Pengembangan UMKM telah menjadi fokus utama Presiden Joko Widodo dan dalam RPJMN 2020-2024 telah mengamanatkan penguatan kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi dengan strategi di antaranya transformasi usaha informal menjadi formal dan transformasi digital.

 

Pemerintah juga mendorong UMKM di Indonesia yang sebanyak 96% masih berstatus informal untuk menjadi formal. Untuk menjadi formal, UMKM hanya perlu terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mudah untuk diakses. Dengan status usaha formal, UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas pembiayaan, pendampingan, dan akses ke market supply chain. Dengan demikian UMKM dapat semakin berkembang dan naik kelas.

 

“Saat ini pemerintah juga sedang menyusun Basis Data Tunggal UMKM dengan pendataan yang melibatkan stakeholders terkait, termasuk Pemerintah Daerah. Basis data ini sangat penting, karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah,” tutur Menko Airlangga.

 

Dengan perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat, transformasi digital sudah menjadi suatu keharusan bagi UMKM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha. Digitalisasi UMKM memberikan banyak manfaat, antara lain membantu pemasaran produk dimasa pandemi, mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan melalui penggunaan platform pembayaran digital, serta meningkatkan akses pasar dan pelatihan pengembangan usaha.

 

Selain itu, dalam rangka menaikkan kelas UMKM serta mendorong adopsi teknologi digital, Pemerintah mengupayakan berbagai inisiatif dan kebijakan, salah satunya melalui program Bangga Buatan Indonesia. Program tersebut mendukung UMKM agar mampu memasarkan produknya melalui media digital atau e-commerce. []

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Advertorial

Berita Terkait

Berita Lainnya

Leave a Comment

Advertorial

Berita Terpopuler

Kolom

Suara Pembaca

Kirimkan tanggapan dan komentar Anda yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keluhan konsumen.

Kategori Berita