Kategori Berita

Informasi

Home Cuan

NasDem Minta Pertamina Realistis Garap Blok Masela

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, keuangan Pertamina akan berat jika dipaksakan untuk menggarap Blok Masela, Maluku. Perusahaan pelat merah itu harus menggelontorkan dana US$ 6 miliar atau Rp89,16 triliun (kurs Rp14.864/US$).

 

Sugeng merinci, dana US$ 6 miliar tersebut untuk mengakuisisi hak partisipasi (Participating Interest/PI) sebesar 35% dari Shell di Blok Masela yang saat ini dioperatori perusahaan Jepang, Inpex. Angka tersebut muncul jika nantinya investasi pengembangan Blok Masela secara keseluruhan memakan biaya US$19 miliar.

 

“Sebesar 35% dari US$19 miliar bisa dihitung berapa. Kurang lebih membutuhkan US$6 miliar. Sedangkan hari ini untuk Rokan (Blok Rokan), Riau, saja Pertamina masih cukup megap-megap dengan working capital, dia masih harus melakukan pengeboran dan sebagainya,” kata Sugeng di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Laman Fraksi Nasdem DPR RI, Selasa (2/8/2022).

 

Legislator NasDem itu mengaku senang jika Blok Masela nantinya bisa dikelola perusahaan negara. Namun, Sugeng mengingatkan bahwa negara juga harus bersikap realistis.

 

“Kita masih tetap butuh Foreign Direct Investment (FDI) (penanaman modal). Maka kita juga menawarkan kepada investor-investor di bidang migas untuk menggantikan posisinya Shell,” ujarnya.

 

Dinamika pengelolaan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela terus berlangsung. Shell Upstream Overseas Services Limited (Shell) anak usaha dari Royal Dutch Shell tidak kunjung mendapatkan investor pengganti atau pembeli hak partisipasi sebesar 35% miliknya. Rencana Shell untuk hengkang dari Blok Masela masih tertahan hingga saat ini. []

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Advertorial

Berita Terkait

Berita Lainnya

Leave a Comment

Advertorial

Berita Terpopuler

Kolom

Suara Pembaca

Kirimkan tanggapan dan komentar Anda yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keluhan konsumen.

Kategori Berita