Kategori Berita

Informasi

NasDem Ingatkan Kemenkop Awasi Koperasi Nakal

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta – Negara perlu melakukan pengawasan ketat terhadap koperasi sebagai badan usaha yang mampu meningkatkan perekonomian terutama anggotanya. Banyak modus dilakukan koperasi “nakal” dengan menawarkan investasi palsu kepada masyarakat.

 

Peringatan tersebut dikemukakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, di Gedung DPR RI, sebagaimana dikutip dari Laman Fraksi Nasdem DPR RI, Selasa (6/9/2022).

 

“Pertama, ada niat jahat dari pengurus koperasi. Kedua, koperasi menawarkan program yang menggiurkan seperti bonus tinggi sehingga banyak yang tergiur, padahal itu penipuan,” kata Subardi.

 

Legislator NasDem itu menambahkan modus tersebut berawal dari perilaku moral hazard dari pengurus koperasi. Modus tersebut tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat secara ilegal. Banyak korban yang akhirnya tergiur berinvestasi agar mendapat keuntungan dengan cepat dan mudah atau bunga yang tinggi.

 

“Ada informasi yang menyesatkan tentang koperasi, seperti aset, kewajiban, atau kapasitas kreditnya, sehingga masyarakat tergiur menanamkan uangnya. Ini bermula dari moral hazard pengurus. Perilaku tersebut melenceng dari falsafah koperasi,” tegas Legislator NasDem dari DIY itu.

 

Modus investasi ilegal berkedok koperasi harus dicegah dengan pengawasan rutin oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Apabila ada temuan, kata Subardi, Kementerian Koperasi perlu memberikan sanksi, seperti kewajiban menyelesaikan masalah utang hingga pembubaran.

 

Menurut Subardi, fungsi pengawasan tersebut tidak boleh pasif atau menunggu kasus penipuan terungkap. Kementerian Koperasi juga perlu mengawal penyelesaian koperasi yang bermasalah. Misalnya penyelesaian utang pada koperasi simpan pinjam.

 

“Dikawal sampai selesai kewajibannya. Soal pengawasan juga jangan pasif. Kementerian Koperasi dan turunannya harus berfungsi sebagai pendamping, melakukan pembinaan serta evaluasi secara rutin. Istilahnya jangan nunggu kebakaran,” kata Subardi. []

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Advertorial

Berita Terkait

Berita Lainnya

Leave a Comment

Advertorial

Berita Terpopuler

Kolom

Suara Pembaca

Kirimkan tanggapan dan komentar Anda yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keluhan konsumen.

Kategori Berita