Kategori Berita

Informasi

Home Cuan

Nasdem Dorong Pemerintah Bikin Alternatif Pembelian Migor Curah

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah mencarikan solusi konkret bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone bila ingin mendapatkan minyak goreng (migor) curah. Seperti diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan menggunakan aplikasi Pedulilindungi untuk pembelian (migor).

 

“Kalau di desa kan masyarakat prasejahtera kesulitan akses pakai PeduliLindungi, ada yang tidak punya HP, internet tidak ada. Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku. Pemerintah harus punya solusi lain,” ujar Rudi sebagaimana dikutip dari Laman Fraksi Nasdem DPR RI, Rabu (29/6/2022).

 

Legislator NasDem itu menegaskan, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan KTP, kartu program keluarga harapan (PKH), atau surat keterangan tidak mampu bila ingin membeli minyak goreng curah.

 

“Sejauh ini belum ada pembahasan di rapat. Kita belum ada raker (rapat kerja). Nanti kami minta untuk menjelaskan, karena ini kebijakan publik untuk masyarakat banyak,” katanya.

 

Meski demikian, Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu mendukung kebijakan tersebut. Hanya saja, menurutnya pemerintah harus memiliki solusi yang baik bagi masyarakat prasejahtera yang tidak memiliki smartphone. Hal tersebut agar mereka tetap bisa membeli minyak goreng curah.

 

“Kalau pembelian dengan PeduliLindungi ada sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya, itu semua jadi teratur karena ini kan minyak dibeli subsidi. Dengan aplikasi PeduliLindungi yang beli golongan mampu dan prasejahtera ketahuan. Jadi subsidi itu gak ke mana-mana,” kata Rudi.

 

Hanya saja kekurangannya, tambah Rudi, belum semua orang di desa memiliki aplikasi Pedulilindungi. Karena itu, harus diantisipasi dengan memakai KTP atau kartu PKH yang menandakan mereka golongan prasejahtera. []

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Advertorial

Berita Terkait

Berita Lainnya

Leave a Comment

Advertorial

Berita Terpopuler

Kolom

Suara Pembaca

Kirimkan tanggapan dan komentar Anda yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keluhan konsumen.

Kategori Berita