Kategori Berita

Informasi

Antrian Pelantikan Setelah Sulut dan Lampung

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Sabtu, 23 April 2022, pria berkacamata dengan kulit terang tampak sibuk membolak-balikkan beberapa tumpukan dokumen di meja kerjanya. Beberapa kali dia mengambil pulpen di saku kirinya, lalu menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Kepada saya yang baru naik ke lantai dua di Kantor DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) di areal Rukan Grand Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat, dia meminta saya menunggu, sembari merapikan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani tersebut.

 

Pria paruh baya yang sehari-hari berprofesi sebagai Advokat ini adalah Husendro SH MH. Dia adalah Sekretaris Jenderal DPP GARPU yang saat ini sedang disibukkan dengan tugas komunikasi dan konsolidasi pembentukan pengurus GARPU wilayah. Kepada saya dia mengatakan, proses pembentukan kepengurusan DPW GARPU se-Indonesia terus berjalan di tengah-tengah kesibukan para pengurus DPP GARPU. Setelah pelantikan DPW GARPU Sulawesi Utara (Sulut) digelar pada 21 Februari 2022 dan dilanjutkan dengan pelantikan DPW Lampung pada 24 Maret 2022, prosesi pelantikan para pengurus DPW lainnya telah memasuki kategori waiting list, alias sedang antri menunggu jadwal pelantikan.

 

Hingga April 2022, pihak kesekjenan telah menerbitkan sepuluh surat keputusan pembentukan kepengurusan wilayah (mandat). Kesepuluh mandat tersebut telah diberikan kepada wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

 

Selain itu, pihak kesekjenan juga sedang menyiapkan proses penerbitan tambahan mandat untuk tiga provinsi lainnya. Ketiga tambahan provinsi yang sudah dikomunikasikan oleh pihaknya meliputi Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.

 

“Sedangkan provinsi-provinsi lain masih dalam proses komunikasi dan konsolidasi pembentukan untuk mencari calon-calon yang terbaik untuk memimpin masing-masing DPW GARPU provinsi,” ujar Husendro.

 

Untuk menuntaskan proses pembentukan kepengurusan, para penerima mandat hanya diberikan waktu selama 3 bulan. Kenyataannya, waktu tiga bulan tersebut bukanlah durasi yang panjang. Apalagi DPP GARPU mensyaratkan proses rekruitmen pengurus dijalankan secara profesional dan terbuka kepada khalayak umum.

 

“Kami membolehkan 20 persen calon pengurus berasal dari unsur Partai Nasdem setempat. Sementara 80 persennya harus orang baru, yang benar-benar terlibat dalam kegiatan UMKM,” tegas Husendro.

 

“Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri, sebab selain membentuk organisasi, berarti daerah juga diberikan tugas untuk merekrut kader-kader baru untuk memperkuat Partai NasDem,” sambungnya memberi penjelasan.

 

Selain disibukkan dengan proses konsolidasi dalam tahapan penerbitan mandat pembentukan kepengurusan, saat ini tentunya pihak kesekjenan juga sedang mengatur jadwal pelantikan pengurus DPW yang sudah melengkapi formasi kepengurusannya. Husendro menjelaskan, hingga 23 April 2022, sedikitnya 8 GARPU wilayah telah mengajukan kegiatan pelantikan.

 

Adapun kedelapan DPW yang sudah mengkonfirmasi jadwal pelantikan, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara. “Jadwalnya sedang diatur oleh pihak kesekjenan. Yang paling dekat adalah pelantikan DPW Sumatera Selatan. Rencananya setelah perayaan Idul Fitri. Tanggalnya sedang disesuaikan dengan kegiatan gubernur setempat mengingat beliau akan hadir dalam proses ini,” pungkas Husendro.

 

Memang diakui Husendro, proses pembentukan pengurus wilayah bukanlah pekerjaan gampang. Selama ini, suksesi konsolidasi dilakukan atas kerja keras seluruh pengurus DPP, mulai dari keterlibatan dewan pembina, dewan pakar, ketua umum, kesekjenan, wakil ketua umum, para ketua bidang, hingga sumbangsih rekomendasi dari pengurus Partai Nasdem di masing-masing provinsi.

 

“Alhamdulillah berkat kerjasama banyak pihak, baik yang ada di DPP GARPU sendiri maupun pengurus-pengurus Partai NasDem di daerah, pembentukan kepengurusan DPW GARPU di 34 provinsi berjalan dengan sangat baik dan terus berproses,” katanya.

 

Di lain tempat, Ketua Umum DPP GARPU, Jufry Reigen Lumintang yang turut dimintai tanggapannya soal perkembangan GARPU merasa sangat optimis. Apalagi pasca pelantikan 2 DPW, yakni Sulut dan Lampung, para pengurus yang telah terbentuk dinilai mulai bekerja dengan cukup aktif dan progresif. Selain proses konsolidasi telah dilanjutkan ke level kabupaten/kota, para pengurus di 2 DPW tersebut juga sudah melakukan sejumlah aktifitas sosial yang bermuara pada pengabdian terhadap masyarakat.

 

“Bahkan DPW GARPU Lampung sudah bikin kerjasama dengan PT Pegadaian dalam rangka perluasan akses modal terhadap pelaku UMKM di Lampung. Saya kira itu progres yang bagus,” katanya.

 

“Sementara di Sulawesi Utara, DPW GARPU setempat sedang mengadakan program pembinaan pemasaran dan pengemasan. Benar-benar kegiatan yang sangat bagus,” tambah Jufry lagi.

 

Pihak DPP sendiri sambung Jufry tentunya juga sedang menyiapkan kegiatan-kegiatan nasional yang bersifat kerjasama hingga ke berbagai provinsi. Sebagaimana Surat Keputusan DPP GARPU Nomor: 004-KPTS/DPP-GARPU/IV/2022 tertanggal 5 April 2022 tentang Program Unggulan GARPU 2022, ada delapan program yang telah ditetapkan dan wajib diselenggarakan dalam waktu dekat. Kedelapan kegiatan tersebut yakni Kerjasama Pemodalan untuk UMKM, Pelatihan Keterampilan Khusus, Managemen Pengelolaan Media Sosial, Pengurusan Perizinan, Pengembangan Start Up, Pendampingan Hukum, Pengembangan Online Market Place, dan Kegiatan GARPU Peduli.

 

Maka untuk menyukseskan kegiatan tersebut secara nasional, dia mengajak seluruh elemen GARPU di seluruh Indonesia untuk terus menjaga ritme kolaborasi dengan para stakeholder yang ada. Para pengurus DPW GARPU juga diminta untuk membangun sinergitas dengan pemerintah daerah setempat. “Kita harus mampu menunjukkan bahwa organisasi kita tidak hanya mampu mengkritik, tapi juga harus bisa memberikan solusi yang konstruktif. Dengan demikian diharapkan sektor UMKM dapat terus bertransformasi ke arah yang yang lebih baik,” demikian tutup Jufry. []

 

Catatan: Laporan news feature ini telah tayang dalam Buletin DPP GARPU edisi ke-2 periode April-Mei 2022

Penulis: Yuli Rahmad

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Advertorial

Berita Terkait

Berita Lainnya

Leave a Comment

Advertorial

Berita Terpopuler

Kolom

Suara Pembaca

Kirimkan tanggapan dan komentar Anda yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keluhan konsumen.

Kategori Berita